Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan – Haii, kita akan membahas tentang pajak penghasilan mulai dari materi, pengertiannya, jenis dan contohnya. Untuk itu simak hingga selesai ulasan dibawah ini yah.

Apakah kalian mengetahui tentang pajak penghasilan? Pajak penghasilan itu biasanya di sebut dengan pajak yang nantinya di kenakan untuk seseorang yang bersifat pribadi, perusahaan ataupun badan hukum yang lainnya dari pendapatan yang mereka peroleh.

Dasar hukumnya dari pajak penghasilan ini tertulis pada undang-undang nomor 7 pada tahun 1983. Lalu pada saat itu pajak penghasilan mengalami sebuah perubahan yang berturut-turut yang di mulai dari UU nomor 7 dan pada tahun 1991, UU nomor 10 pada tahun 1994, UU nomor 17 pada tahun 2000, dan lanjut yang terakhir UU nomor 36 tahun 2008.

Untuk lebih lanjut, kalian bisa mengikuti penjelasan pajak penghasilan di bawah ini.

Apa Itu Pajak Penghasilan?

Apa Itu Pajak Penghasilan

Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa pajak penghasilan itu pajak yang di dapatkan dari hasil penghasilan seseorang, perusaaan maupun badan hukum. Pada awalnya pajak hanya di kenakan oleh perusahaan perkebunan saja yang ada di Indonesia.

Pajak itu di namakan dengan Pajak Perseroan (PPS). Pajak perseroan adalah pajak yang nantinya di kenakan dengan laba perseroan dan pajak di ini di lakukan pada tahun 1925.

Setelah pajak yang di kenakan hanya untuk perseroan saja, namun sejalan berjalanannya waktu, pajak juga di kenakan oleh perorangan ataupun karyawan.

Di saat tahun 1932 ada yang di sebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan, dan itu hanya di kenakan oleh warga Indonesia, lalu setelah tahun 1935 Ordonasi Pajak Pendapatan ini di kenakan dengan Ordonasi Pajak Upah yang nantinya di haruskan majikan memotong gaji seorang karyawan.

Baca juga:   Cara Mengisi SPT Online Tahunan Pribadi Untuk PNS dan Karyawan

Jadi, untuk sekarang ini bagaimana pajak dari penghasilan ini di terapkan? Siapa juga yang telah menjadi subjek dari pajak penghasilan?

Lalu bagimana objek dari pajak penghasilan?Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita simak ulasan berikut ini.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Undang-Undang yang ada pada nomor 36 tahun 2008 yang menjadi subjek dari pajak penghasilan adalah, berikut ulasannya.

1. Subjek Pajak Penghasilan Pribadi

Subjek Pajak Penghasilan Pribadi

Jadi, subjek pajak pribadi ini adalah seseorang pribadi yang mempunyai tempat tinggal di Negara Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam waktu jangka 12 bulan, ataupun orang pribadi tersebut sudah tinggal Di Indonesia dalam waktu 1 tahun berada di pajak Indonesia, dan juga dia mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak Harta Warisan Yang Masih Belum Di Bagi

Selanjutnya yaitu pajak harta warisan belum di bagi adakah sebuah warisan yang dari seseorang dan mereka sudah meninggal dan juga warisannya belum di bagikan tetapi warisan tersebut memdaptkan sebuah penghasilan pendapatan, maka pendapatan tersebut dapat di kenakan pajak.

3. Subjek Pajak Badan

Subjek Pajak Badan

Kemudian, ada subjek pajak badan yaitu sebuah badan yang sudah di dirikan dan sudah bertempat tinggal di Negara Indonesia , kecuali sebuah unit tertentu dari badan pemerintahan yang telah memenuhi kriteria semuanya.

Untuk pembentukan berdasarkan sebuah ketentuan dari peraturan dari perundang-undangan adalah sebagi berikut.

  • Penerimahnya harus di masukan di dalam anggaran pemerintahan pusat ataupun pemerintah daerah.
  • Selanjutnya, penerimahnya harus di periksa dahulu di dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintah daerah.
  • Lalu, pembukuannya harus di periksa oleh aparat dari pengawasann di bidang fungsional negara,
  • Terakhir, bentuk usaha tetap adalah sebuah usaha yang telah di gunakan oleh seseorang yang bersifat pribadi dan bertempat tinggal di Negara Indonesia ataupun badan yang di dirikan di Negara Indonesia yang telah melakukan semua kegiatan di Negara Indonesia.

Bukan Subjek Pajak

Bukan Subjek Pajak

Unicef ini adalah bukan subjek pajak, lalu jika kita sudah mengetahui siapa saja yang telah menjadi subjek dari pajak penghasilan, maka kita harus mengatahui juga siapa saja yang bukan subjek pajak penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 pada tahun 2000, berikut ini adalah bukan subjek pjak.

Baca juga:   Ramalan Zodiak

1. Badan Dari Perwakilan Negara Asing

Karena mereka sebuah badan yang tidak melakukan sebuah kegiatan usaha yang menguntungkan bagi wilayah Indonesia, dan juga badan dari perwakilan negara asing tidak termasuk ke dalam Undang-Undang yang terkait.

2. Pejabat Perwakilan Diplomatik

Sselanjutnya, Pejabat diplomaik, konsultan ataupun pejabat yang lainnya yang dari negara asing dan juga semua orang yang di perbantukan untuk mereka dan juga yang bekerja bertempat tinggal secara bersama dengan mereka yang bukan warga negara Indonesia dan juga negara yang telah bersangkutan harus memberikan perlakuan yang sesuai atau timbal balik.

3. Organisasi Internasional

Selanjutnya yaitu organisasi internasional seperti WTO, UNICEF, FAQ, ini tidak termasuk subjek dari pajak penghasilan karena organisasi ini tidak termasuk melakukan sebuah kegiatan usaha yang ada di Indonesia.

Objek Pajak

Objek Pajak

Apasih objek pajak dari PPH 25? Jadi, objek pajak PPH 25 yaitu setiap ada tambahan dari ekonomi yang kalian terima atau di peroleh dari wajib pajak untuk di lakukan konsumsi ataupun menambah kekayaan bagi semua wajib pajak yang nantinya bersangkutan. Objek pajak ini bisa darimana saja, bisa berasal dari Indonesia ataupun berasal dari Luar Negeri.

Objek pasal PPH 25 ini telah di hitung dalam setahun jadi jika pada waktu setahun tersebut mengalami keruguian, maka pajak tersebut akan mengalami kompensasian dengan sejumlah penghasilan yang lainnya, kecuali sebuah kerugian yang terjadi di luar negeri.

Kemudian setelah kalian mengathui subjek pajak lalu bukan subjek pajak dan objek pajak PPH 25, lalu bagaimana kalian akan menghitung pph 25 yang harus di pertanggung oleh perorangan?

Langkah-Langkah Untuk Menghirung PPH 25 Sesuai Dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

  • Langkah yang pertama kalian harus melakukan penghitungan penghasilan bruto kalian di setiap bulannya. Caranya, kalian hanya menjumlahkan saja secara keseluruhan, jadi tidak hanya gaji pokok saja yang masuk di dalam perhitungan, tetapi juga termasuk yang lainnya, misalnya tunjangan transport, tunjangan perumahan dan yang lainnya.
Baca juga:   Pengertian Proposal

Bukan hanya itu, tetapi uang tambahan dari luar gaji pokok kalian juga kalian jumlahkan. Lalu, kalian tinggal menjumlahkan semuanya, lalu hasilnya tersebut nanti merupakan penghasilan bruto pada satu bulan saja.

  • Langkah kedua kalian harus menemukan penghasilan neto atau bersih kalian selama satu bulan. Dengan cara kalian hanya mengurangi sebuah penghasilan bruto pada satu bulan dengan pengurangannya. Pengurangan tersebut adalah misalnya bisata jabatab, iuran pensiun, seperti itu.
  • Langkah ketiga kalian menghitung dari penghasilan bersih atau neto dalam waktu satu tahun. Dengan cara kalian hanya mengkalikan 12 kali dari penghasilan bersi kalian selama satu bulan saja.
  • Langkah yang keempat kalian menghitung penghasilan kena pajak (PKP), dengan cara kalian harus mengurangi PKP adalah penghasilan bersih kalian selama dalam waktu satu tahun yang sudah kalian hitung dengan PTKP (Penghasilan tidak kena pajak), dan ini juga berbeda-beda tergantung dari status pajak kalian.
  • Langkah yang kelima kalian harus menghitung PPH 25 yang harus kalian bayarkan, dengan cara kalian harus mengatahui dulu PKP selama waktu satu tahun, lalu kalikan saja dengan tariff PPH 25 yang berlaku, jika kalian ingin mengetahui PPH 25 kalian di setiap bulannya, maka kalian harus membagi semua total pajak tersebut dalam setahun dan mengetahui PPH 25.

Lalu kalian bisa menghitung penghasilan bersih dengan cara mengurangi penghasilan bersih di setiap bulannya dengan PPH 25 di bulan yang berjalan.

Penutup

Dari beberapa informasi yang kita sampaikan di atas maka tentunya akan menambah wawasan kalian semua tentang pajak penghasilan dan lainnya.

Dengan adanya itu maka kalian akan tahu jelas bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dan juga hak sebagai wajib pajak. Sekian ulasan dari bappedaintanjaya.id semoga bermanfaat.